anggota komisi ii dpr yasona laoly menilai reformasi badan pertanahan nasional (bpn) belum berjalan menarik sebab baru banyak konflik pertanahan.
saya kira, usah dilaksanakan evaluasi kepada kinerja bpn. ya tergolong kita pertanyakan kepemimpinan pak hendarman (kepala bpn). secara konseptual, bolehlah. tapi implementasinya, belum banyak, kata yasona selama jakarta, minggu.
dia mengkritik praktik percaloan dan mafia tanah yang belum berhasil diberantas bpn.
banyak catatan tentang ini. contohnya batas tanah, sering menjadi pemicu sengketa. belum lagi sertifikat ganda. sepertinya kepala bpn mesti bersihkan dulu internalnya, papar dia.
Informasi Lainnya:
- Krim penghilang bekas jerawat
- Tips menjual rumah
- Khasiat Krim Sarang Walet
- Kenapa Sarang Walet dicari Orang
anggota dpr ri dari fpdip serta mempertanyakan tim 11 bentukan bpn dan bertugas menyelesaikan sengketa tanah dalam seluruh daerah dan ternyata tidak menunjukkan hasil yang bagus.
sampai ketika ini, aku belum mengetahui ada konflik agraria yang diselesaikan. padahal, tambah berlarut persentasi tanah dengan demikian tambah complicated. sebab mutu keekonomisan tanah semakin tinggi, papar dia.
wakil sekretaris jenderal (wasekjen) konsorsium pembaruan agraria (kpa), dewi kartika, menilai tidak banyak sinkronisasi selama internal bpn. efek sampingnya, terdapat 632 ajaran dan tumpang, serta itu harus diselesaikan, kata dewi.
masih maraknya sengketa agraria, berdasarkan dewi, merupakan bentuk kegagalan kinerja bpn. sebanyak 7.200 sengketa tanah masih terselesaikan 60 persen. mirisnya dulu, 30 sk yang dikeluarkan bpn tentang tanah terlantar, 11 diantaranya digugat.