wakil ketua dpr priyo budi santoso menilai putusan mahkamah konstitusi yang menyerahkan kuasa pada dpd agar mengajukan serta membahas rancangan undang-undang (ruu) menambahkan kewenangan seperti dan diinginkan dpd.
saya harap dpr mau mematuhi putusan mk soal kewenangan dpd pada proses legislasi bersama dpr dan presiden. hanya saja dpd belum dapat ikut mengambil langkah atau ketok palu di paripurna dpr bersama presiden, papar priyo budi santoso di `dialog kenegaraan: politik legislasi pasca putusan mahkamah konstitusi` dalam gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, rabu.
pembicara yang lain pada diskusi itu merupakan, ketua dpd ri irman gusman, mantan sekjen dpd ri siti nurbaya bakar, serta pakar hukum tata negara irman putra sidin.
menurut priyo, putusan mahkamah konstitusi dan mengabulkan gugatan uji materi kepada uu no 27 tahun 009 perihal md3 dan uu no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan telah membesarkan kewenangan dpd, meskipun masih separuh dan diimpikan dengan dpd.
Yang Lain: cincin couple - cincin perak murah - cincin pasangan murah - perak murah
meskipun dpd telah memiliki kewenangan untuk mengajukan dan membahas ruu bersama dpr, papar dia, tapi belum mempunyai hak untuk ikut menentukan.
dpd dan belum memiliki hak angket, hak interpelasi, hak menyatakan aspirasi, serta sebagainya. namun, putusan mk tersebut menjadi momentum bermanfaat terhadap dpd untuk berperan lebih aktif dalam proses pembahasan ruu, katanya.
politisi partai golkar ini menambahkan, selanjutnya tergantung pada cara dod ri supaya meyakinkan dpr ri serta tokoh-tokoh nasional dalam menciptakan peran itu.
ketua dpd irman gusman menungkapkan putusan mk tersebut memberikan kewenangan lebih besar kepada dpd untuk merumuskan dan membahas ruu bersama dpr, terutama ruu yang tenntang melalui otonomi daerah.
irman berharap, dengan keterlibatan dpd dalam pembicaraan ruu maka ingin tambah memperbaiki produktivias juga kualitas koleksi uu yang dihasilkan dpr bersama dpd.
bagi kami saat ini yang berguna prosesnya lagi, oleh karenanya mekanisme legislasi pas melalui putusan mk, katanya.